Apabila masih terkendala untuk M-JKN bisa menghubungungi pendaftara online WhatsApp (WA) RSPG di nomor +62 821-6800-0706 untuk terkait kendalanya, atau dapat datang langsung dan pihak admin kami akan membantu terkait kendala tersebut.

RSPG menerima layanan pengobatan dengan BPJS Kesehatan, dengan persyaratan ada rujukan online dari faskes 1 (puskesmas atau klinik) atau faskes 2 (RSUD atau RS setempat), KTP dan Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

Permohonan informasi publik akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, Badan Publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima.

Apabila diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis kepada Pemohon Informasi.

Dengan demikian, waktu pemenuhan permohonan informasi publik adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan.

Tata cara permohonan informasi publik secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik dan melengkapi lampiran yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan.
3. Permohonan dinyatakan diterima setelah seluruh data dinyatakan lengkap.
4. PPID meregister permohonan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon.
5. Pemohon wajib menyimpan dengan baik tanda bukti tersebut.
6. PPID memproses permintaan informasi publik dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan informasi publik ditolak atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan apabila ditemukan alasan sebagai berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik.
3. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
4. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
6. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah syarat pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi publik:

1. Identitas Pemohon

• Pemohon Individu: melampirkan KTP.
• Pemohon Badan Hukum: melampirkan SK Kemenkumham dan Akta Pendirian.
• Pemohon Kelompok Masyarakat: melampirkan Surat Kuasa.

2. Berkas Permohonan kepada Badan Publik

• Surat Permohonan Informasi kepada Badan Publik.
• Surat Jawaban dari Badan Publik (apabila ada).
• Surat Keberatan.
• Surat Jawaban Keberatan (apabila ada).

Permohonan dapat diajukan secara langsung maupun melalui surat elektronik (email) ke humas.rspgcisarua@gmail.com dengan melampirkan seluruh persyaratan yang telah ditentukan di atas.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari RS Goenawan melalui saluran pengaduan yang tersedia, sebagai berikut:

• Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.
• Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Form Whistleblowing System (WBS) yang tersedia di RS Goenawan.
• Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui media sosial resmi RS Goenawan.