SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN

download (2)Apa itu Benturan Kepentingan ???

Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Bentuk benturan kepentingan yang yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara seperti antara lain :

1.Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan

2.Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan

3.Informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan

4.Perangkapan jabatan

5.Memberikan akses kepada pihak tertentu (rekrutmen pegawai)

6.Pengawasan tidak mengikuti prosedur karena pengaruh pihak yang diawasi

7.Penilaian suatu obyek kualifikasi yang merukan hasil dari penilai

8.Kesempatan penyalahgunaan jabatan

9.Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (outside employment)

10.Penggunaan  diskresi yang menyalahgunaan wewenang

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan :

1.Mengutamakan kepentingan umum

2.Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan

3.Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan

4.Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Tindakan terhadap potensi benturan kepentingan :

1.Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan

2.Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa

3.Dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat pemerintah dan hakim

4.Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan :

1.Laporan

2.Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

3.Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku

4.Pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali

5.Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dilaksanakan oleh unsur pengawasan

6.Instansi pemerintah menindaklanjuti serta sosialisasi kepada seluruh pegawai

Sumber : ITJEN KEMENKES RI

Editor : intan Mutia

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply